Kode Mata KuliahTA3207 / 2 SKS
Penyelenggara121 - Teknik Pertambangan / FTTM
KategoriKuliah
Bahasa IndonesiaEnglish
Nama Mata KuliahKebijakan PertambanganMining Policy
Bahan Kajian
  1. Perkembangan pertambangan di Indonesia: Sejarah perkembangan industri pertambangan sejak sebelum 1942 sampai sekarang.
  2. Perkembangan peraturan perundangan di bidang pertambangan: Perkembangan peraturan perundangan di bidang pertambangan.
  3. Pengelolaan mineral dan batubara: Pengelolaan pertambangan berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967.
  4. Pengelolaan mineral dan batubara: Pengelolaan pertambangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009.
  5. Pengelolaan mineral dan batubara: Pengelolaan pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.
  6. Pengelolaan mineral dan batubara: Pengelolaan pertambangan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2025.
  7. Pengelolaan mineral dan batubara: Peraturan turunan dan teknis terkait dengan pertambangan.
  8. Isu penting di bidang pertambangan: Kebijakan optimalisasi pengelolaan tambang.
  9. Isu penting di bidang pertambangan: Kebijakan perolehan perizinan dan mekanisme lelang.
  10. Isu penting di bidang pertambangan: Kebijakan lingkungan dalam optimalisasi sumberdaya mineral dan batubara.
  11. Isu penting di bidang pertambangan: Kebijakan penentuan batasan produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
  12. Isu penting di bidang pertambangan: Kebijakan nilai tambah dalam industri pertambangan.
  13. Isu penting di bidang pertambangan: Kebijakan domestic market obligation.
  14. Isu penting di bidang pertambangan: Kebijakan lintas sektoral.
  1. Development of mining in Indonesia: Historical development of the mining industry from the period prior to 1942 to the present.
  2. Development of mining legislation: Evolution of laws and regulations in the mining sector.
  3. Mineral and coal governance: Mining management under Law No. 11 of 1967.
  4. Mineral and coal governance: Mining management under Law No. 4 of 2009.
  5. Mineral and coal governance: Mining management under Law No. 3 of 2020.
  6. Mineral and coal governance: Mining management under Law No. 2 of 2025.
  7. Mineral and coal governance: Implementing and technical regulations related to mining.
  8. Key issues in the mining sector: Policy on optimization of mining management.
  9. Key issues in the mining sector: Licensing policies and auction mechanisms.
  10. Key issues in the mining sector: Environmental policies in the optimization of mineral and coal resources.
  11. Key issues in the mining sector: Policies on determining production limits in the Work Plan and Budget (RKAB).
  12. Key issues in the mining sector: Value-added policies in the mining industry.
  13. Key issues in the mining sector: Domestic Market Obligation (DMO) policy.
  14. Key issues in the mining sector: Cross-sectoral policies.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
  1. Mahasiswa akan mampu menjelaskan perkembangan industri pertambangan di Indonesia serta evolusi peraturan perundangan di bidang mineral dan batubara, termasuk perbandingan pengelolaan pertambangan berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2020, dan UU No. 2 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya.
  2. Mahasiswa akan mampu menganalisis implikasi perubahan kebijakan dan regulasi pertambangan terhadap pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara dalam konteks ekonomi, lingkungan, dan tata kelola industri.
  3. Mahasiswa akan mampu menganalisis isu-isu strategis kebijakan pertambangan, termasuk kebijakan optimalisasi, mekanisme perizinan dan lelang, kebijakan lingkungan, serta penentuan batasan produksi dalam RKAB.
  4. Mahasiswa akan mampu membuat penilaian kebijakan secara profesional dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kepentingan nasional dalam isu nilai tambah, domestic market obligation, dan kebijakan lintas sektoral di bidang pertambangan.
  1. Students will be able to explain the development of the mining industry in Indonesia and the evolution of mineral and coal legislation, including a comparison of mining governance under Law No. 11 of 1967, Law No. 4 of 2009, Law No. 3 of 2020, and Law No. 2 of 2025, along with their implementing regulations.
  2. Students will be able to analyze the implications of changes in mining policies and regulations on the management of mineral and coal resources within economic, environmental, and industry governance contexts.
  3. Students will be able to analyze strategic policy issues in the mining sector, including optimization policies, licensing and auction mechanisms, environmental policies, and the determination of production limits in the Work Plan and Budget (RKAB).
  4. Students will be able to conduct professional policy assessments by considering economic, social, environmental, and national interest aspects in issues related to value-added policy, Domestic Market Obligation, and cross-sectoral policies in the mining sector.
Metode PembelajaranKuliah
Modalitas PembelajaranLuring Sinkron
Jenis NilaiABCDE
Metode PenilaianUAS, UTS, Tugas
Catatan Tambahan