Kode Mata KuliahGD2105 / 3 SKS
Penyelenggara151 - Geodesy and Geomatics Engineering / FITB
KategoriLecture
Bahasa IndonesiaEnglish
Nama Mata KuliahHukum Perundangan GeospasialGeospatial Law and Regulation
Bahan Kajian
  1. Logika dan Hirarki Hukum
  2. UU untuk Sistem Perencanaan Pembangunan
  3. UNCLOS
  1. Logic and Legal Hierarchy
  2. Law for Development Planning System
  3. UNCLOS
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
  1. Mampu menjelaskan ruang lingkup pengaturan informasi geospasial terhadap kegiatan pemetaaan yang berimplikasi hukum.
  2. Mampu menjelaskan implikasi hukum dalam pemetaan untuk tata ruang.
  3. Mampu menjelaskan implikasi hukum dalam kegiatan pemetaan kadaster.
  4. Mampu menjelaskan ruang lingkup pengaturan pendaftaran tanah.
  5. Mampu memahami UU kaitannya dengan batas wilayah.
  6. Mampu memahami PP kaitannya dengan batas wilayah.
  7. Mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum laut dan dampaknya terhadap kepentingan nasional, rekayasa dan penelitian di laut serta lingkungan.
  8. Mampu menjelaskan dampak dari ketentuan-ketentuan pada hukum laut internasional pada pelaksanaan survey laut.
  9. Mampu menjelaskan definisi dan ketentuan dari garis pangkal, perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, High Seas, serta batas antar Negara yang bersebelahan dan berseberangan.
  10. Mampu menjelaskan aspek teknis hukum laut yang terkait dengan garis pangkal, perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan High Seas.
  11. Mampu menjelaskan aspek teknis hukum laut yang terkait dengan batas antar Negara yang bersebelahan dan berseberangan.
  12. Mampu merancang survey batas laut untuk penetapan garis pangkal, kontur isobaths 2500 m, kemiringan kaki lereng landas kontinen, ketebalan sedimen di luar landas kontinen, dan batas terluar landas kontinen sesuai ketentuan UNCLOS.
  1. Able to explain the scope of geospatial information regulation on mapping activities that have legal implications.
  2. Able to explain the legal implications of mapping for spatial planning.
  3. Able to explain the legal implications in cadastral mapping activities.
  4. Able to explain the scope of land registration arrangements.
  5. Able to understand the law in relation to territorial boundaries.
  6. Able to understand PP in relation to territorial boundaries.
  7. Able to explain the history of the development of the law of the sea and its impact on the environment, national interests, marine engineering and research and the environment.
  8. Able to explain the impact of provisions on the law of the sea international on the conduct of marine surveys.
  9. Able to explain the definition and provisions of the base line, inland waters, territorial sea, additional zone, Exclusive Economic Zone, Continental Shelf, High Seas, as well as the boundaries between adjoining countries and the boundaries between states opposite.
  10. Able to explain the technical aspects of the law of the sea related to the base line, inland waters, territorial sea, additional zone, Exclusive Economic Zone, Continental Shelf, and High Seas.
  11. Able to explain the technical aspects of the law of the sea related to the boundaries of inter-oceanic boundaries neighboring and opposing countries.
  12. Able to design sea boundary surveys for establishing base lines, contours 2500 m isobaths, the slope of the continental shelf toe, the thickness of sediments outside the continental shelf, and the outer limits of the continental shelf as prescribed by UNCLOS.
Metode PembelajaranPBL, CBLPBL, CBL
Modalitas PembelajaranLuring, AsinkronOffline, Asynchronous
Jenis NilaiABCDE
Metode PenilaianTertulis: Esai Tugas: LaporanWritten: Essay Assignment: Report
Catatan Tambahan